Di video di link
ini, Mas Gibran ditest oleh Nana Shihab.
Menurut keterangan Bung Dasco dalam sebuah acara, begini : "Jadi yang bener
itu, lima kali pak Prabowo minta ke pak Jokowi agar mas Gibran jadi wakilnya.
Dan jawaban pak Jokowi selalu sama: tolong dipikir dulu, apakah baik buat pak
Prabowo. Baru pada permintaan kelima, pak Jokowi bilang 'ya kalau gitu tanya
langsung sama anaknya saja'. Saya ngga mau nanti dianggap ikut campur...
".
Motif Pak Prabowo jelas ingin
memenangkan kontestasi Pilpres.
Jadi jika mbak Nana mau ngetes sesuai konteks kandidasi, harusnya digali
kesiapannya mendampingi Prabowo dalam menjamin keberlanjutan Indonesia Emas,
Kalau mau mengelaborasi pun harus masih tetap dalam konteks itu.
Lagian sistem pemilihan langsung memang harus disadari sesadar-sadarnya bahwa
mengandung konsekuensi yang tidak diinginkan (unintended consequencies). Proses
kandidasi saja tidak mengedepankan kapabiltas mewujudkan visi lantaran Parpol
pengusung lebih mengedepankan elektabilitas. Di sisi pemilih, para pemilih juga
tidak cukup wawasan terhadap Indonesia Emas. Mereka hanya memilih apa yang
disajikan Parpol pengusung. Saya justru bertanya ; apakah mekanisme demikian
patut dibilang demokratis?
Ini bukan hanya soal kelemahan proses kandidasi meainkan kelemahan sistem
demokrasi yang kita sepakatai sejak awal reformasi. Kalau saja kita masih
menerapkan GBHN, dan kemudian MPR memilih paslon yang eligible untuk mewujudkan
GBHN maka sapapun kandidat sudah terfilter sejak sebelum didaftarkan di KPU.
Jadi janggal jika kemudian ditest dengan pola test Najwa Shihab.
Jika demikian, menurut saya yang lebih tepat dinilai bukan Mas Gibran melainkan
Najwa Shihab.
Apa motivasi sesungguhnya untuk melakukan test seperti ini?. Hemat saya ini mirip
aksi para mantan Jendral. Dua-duanya tidak konsekuen terhadap kesepakatan
membangun sistem demokrasi.
Penulis, Umbulsawunggaling
foto (Kompas.com)
./.
.gif)
.gif)
Komentar0