Bagi sebagian besar orang, khususnya pendukung Prabowo Gibran, usulan sejumlah pihak terkait posisi wapres, dalam hal ini forum purnawirawan Jendral, dipandang sebagai sebuah agenda politik melengserkan donimasi kekuatan politik Jokowi.
Kita tahu bahwa perseteruan politik antara Jokowi dengan Megawati merupakan cikal awal perseteruan kepentingan politik dalam skala besar. Perseteruan ini bukan hanya melibatkan kekuatan politik Megawati yang bersumber dari Internal, namun membawa gerbong pendukung Jokowi.
Pisah kongsinya Jokowi dengan Megawati menjadi sebuah penanda baru siapa sesungguhnya yang didukung oleh khalayak luas. Siapa sesungguhnya yang terbesar dari kedua tokoh ini. Jokowi yang berhasil merebut hati publik dengan kerja-kerja nyatanya atau Megawati sebagai penentu kaderisasi kepemimpinan di tubuh partai?
Sejarah baru hadir dengan diputuskannya tali kaderisasi PDIP dengan Jokowi. Megawati dalam keputusannya akhirnya menghempaskan Jokowi. Megawati berkeyakinan bahwa tanpa PDIP, Jokowi bukanlah siapa-siapa. Sayangnya anggapan ini tidak sejalan di lapangan.
Publik menunjukkan kesetiaannya pada kepemimpinan Jokowi. Baik di dalam partai berlambang kepala banteng ataupun di luar kandang banteng, pesona Jokowi ternyata tidak luntur. Terlebih dengan serangan pribadi yang tidak kunjung henti, kharisma Jokowi "menyala".
Sekalipun Jokwi sudah menyudahi kerja kepemimpinan kepresidenan, namun khalayak masih saja mengekori Jokowi sampai pada kediaman. Publik dibuat heran dengan kharisma yang tidak pernah ada dalam sejarah presiden RI.
Melihat dinamika pesona Jokowi yang belum surut sekalipun diterjang badai politik dari segala arah, termasuk kepada anak sulung Jokowi yang melaju menduduki kursi wakil presiden termuda di Indonesia, banyak pihak yang merasa perlu meruntuhkan dominasi Jokowi melalui pelengseran Gibran.
Berbagai alasan dibuat, tuduhan Fufufafa, pelanggaran konstitusi pada putusan 90, bahkan alasan politik yang tidak membutuhkan terpenuhinya syarat pemakzulan, semuanya dihadirkan, dibuatkan framing dalam berbagai media guna menciptakan kesan buruk terkait kepemimpinan wapres.
Tidak sedikit pihak yang menafsir, upaya pelengseran Gibran adalah upaya menebang pohon besar "dominasi jaringan kekuasaan Jokowi" yang menggurita diberbagai posisi kelembagaan strategis. Karena itu, agar dapat menguasai panggung politik 2029, tidak ada jalan lain, lengserkan Gibran atau gigit jari jika nantinya akan menjadi presiden ke-9.
Dari kalkulasi ekonomi politik, ragam upaya pelengseran Gibran punya implikasi buruk bagi sehatnya berdemokrasi di Indonesia. Publik yang mayoritas mencintai paket Presiden dan Wakilnya akan menjadi kekuatan besar yang akan dibenturkan atau "siap" membenturkan diri. Itu artinya, politik Indonesia akan "chaos" dan hal ini tidak baik bagi cita-cita membangun Indonesia Emas. Menjadikan Indonesia salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia.
Pada titik ini, semua pihak diharapkan bisa merawat Indonesia dengan mengedepankan politik yang stabil, penuh penghormatan pada hasil demokrasi. Tanpa kesadaran akan hal tersebut, Indonesia akan terpuruk, mundur jauh dan akan kehilangan momentum memerdekakan diri melampaui hasil kemerdekaan era kolonialisme 1945.
Admin, BPP
.gif)
.gif)
Komentar0