PENGEMBANGAN AI: Sebuah Wewanti Dari Jokowi

Penulis: Ken Savitri 

Bagi sebagian orang, pidato Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), terdengar seperti nostalgia: menceritakan keberhasilannya membangun infrastruktur di negara ini dan seakan ingin agar negara lain mengaguminya. Bahkan ada yang menganggapnya sebagai upaya untuk menutupi ketidakberhasilannya di bidang lain.

Namun di tengah perkembangan AI yang berjalan begitu cepat dan terkadang tidak terbendung lagi, mungkin ada baiknya kita menoleh ke belakang : Apa yang telah dilakukan untuk mencapai kondisi saat ini, dan sejauh mana kesiapan kita menghadapi revolusi teknologi ini?

Infrastruktur dan Ekonomi Cerdas

Sebelum menjadi pejabat negara, Jokowi adalah seorang pengusaha. Jokowi memahami betapa pentingnya infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi; bukan hanya demi distribusi barang, namun juga untuk mobilitas jasa dan penduduk. Pembangunan jalan tol, pelabuhan darat maupun laut di seluruh wilayah  membuat pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak hanya berfokus di Jawa, namun juga menyebar ke seluruh pelosok tanah air. 

Pemimpin bukan hanya harus memiliki keberanian untuk mengambil suatu keputusan, namun dia juga harus memiliki visi. Meskipun dikritik pada awal pembangunan infrastruktur tersebut – yang tidak hanya membutuhkan perencanaan yang matang (yang seringkali terhambat permasalahan yang ada di daerah), namun juga membutuhkan biaya yang sangat besar – pada akhirnya, semua upaya tersebut membuahkan hasil. Seperti yang dikatakan Jokowi dalam pidatonya, pembangunan infrastruktur adalah tulang punggung pembangunan selanjutnya: ekonomi pintar (intelligent economy).

Namun apa itu “intelligent economy”?

Intelligent Economy adalah sistem ekonomi yang menciptakan nilai melalui integrasi tanpa batas dari teknologi generasi terbaru, termasuk namun tidak terbatas pada 5G+, Kecerdasan Buatan (AI), dan Internet of Things (IoT). Sistem ini mengembangkan kecerdasan dari yang sebelumnya bersifat titik-tunggal dan bekerja secara terisolasi, menjadi berbagai sistem kecerdasan yang saling terhubung dan bekerja secara sinergis. Integrasi ini memiliki potensi besar untuk menciptakan solusi-solusi baru dan inovatif yang meningkatkan produktivitas, kesejahteraan sosial, serta memberikan manfaat nyata bagi lingkungan (Huwai, 2022). 

Pembangunan ekonomi berbasis AI tidak cukup dengan infrastruktur saja - Jokowi memahami itu. Satelit, data center, jaringan digital dan konektivitas tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya sumber daya manusia yang mampu mengoperasikannya. Karenanya, Jokowi juga menekankan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama untuk mencapai target. Dengan program seperti Kartu Indonesia Pintar, tingkat literasi dasar turun hingga 0,92% per September 2025 (Mahar Prastiwi, 2025).

Literasi Digital: Lebih dari Sekadar Menggunakan Gadget

Namun pemahaman tentang tehnologi AI dan tehnologi komputer secara umum membutuhkan lebih dari literasi dasar, karena literasi digital lebih dari sekedar mampu mengoperasikan generative AI  ataupun berselancar di Internet. Wahjusaputri dan Nastiti (2022) menyatakan bahwa karakteristik dari digital literasi tidak hanya mengenai kemampuan menggunakan alat tehnologi, informasi dan komunikasi baik itu hardware ataupun software, namun juga menuntut kemampuan untuk mendapatkan, membaca, memahami dan menciptakan pengetahuan itu sendiri. 

Kekeliruan menganggap bahwa "kemampuan menggunakan gadget = sudah siap era digital" justru melahirkan hoaks, penipuan, dan kejahatan siber. Lihat saja statistik laporan polisi Patroli Siber.: Penipuan mendominasi dengan lebih dari 14.000 kasus – bukti nyata betapa gampangnya orang percaya apa yang mereka baca di internet.

Meskipun laporan judi online di Patroli Siber relatif kecil (hanya 220 kasus), Judi online jadi salah satu tantangan terberat di Indonesia. Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memprognose kerugian akibat praktik judi online atau judol di tahun 2025 bisa tembus Rp 1.000 triliun. Perbedaan status legalitas judi antar negara seringkali membatasi dan menyulitkan penegak hukum. Bukan hanya mengenai permasalahan teknis, dimana situs-situs judi tumbuh seperti jamur di musim hujan setiap harinya, namun juga ketidakmungkinan untuk mengatur server yang ada di luar negeri.

Solusi sementara seperti DNS (Domain Name System) National atau pengendalian konten AI hanya bersifat parsial. Tanpa regulasi yang jelas mengenai pemblokiran situs bisa mengancam kebebasan berkumpul dan berpendapat berpotensi sebagaimana dijamin UUD 1945.

Hoaks: Ancaman Global

Hoaks juga merupakan permasalahan yang akut. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Petra menyebutkan bahwa hoaks termasuk dalam lima masalah global risk menurut World Economic Forum (WEF). Tidaklah mengherankan jika isu ini terus jadi ancaman serius. Bahkan pada waktu penulisan artikel ini sedang berkisar hoaks mengenai ‘bandara illegal’ IMIP yang ditujukan ke Jokowi. Menurut studi yang dilaksanakan di tahun 2022, hanya sekitar 32% responden (dari 10.000) merasa yakin dapat mengindentifikasi sebuah hoaks; dan sumber dari hoaks tersebut kebanyakan sosial media dengan Facebook memegang tempat pertama dan media online sebagai tempat kedua (Rizki Ameliah et al, 2022). 

Mengingat forum Bloomberg adalah forum ekonomi, bisa dipahami bahwa Jokowi lebih menekankan pada kerjasama internasional dalam perekonomian digital, tanpa menyinggung mengenai faktor keamanan digital. Pertumbuhan intelligent economy dan keamanan digital tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Tanpa adanya keamanan digital, maka pertumbuhan intelligent ekonomi bukan hanya akan terhambat namun bisa juga gagal. Keamanan digital disini, sekali lagi, bukan hanya untuk melindungi pelaku ekonomi besar namun juga untuk pengguna digital secara keseluruhan.

Jokowi menekankan adanya kesiapan bagi generasi muda dalam menghadapi pertumbuhan ekonomi digital, meskipun penekanannya lebih ke skill atau kemampuan, bukan hanya sebagai pengguna ataupun operator, namun juga sebagai pencipta. Bahkan Jokowi meramalkan ‘revolusi humanoid dan teknologitehnologi AI besar-besaran’ dan mengingatkan kita untuk siap dan berhati-hati.

Wewanti ini hanya efektif jika pemikiran tentang AI tidak terbatas pada aspek ekonomi semata, melainkan juga mencakup etika, budaya, dan perilaku sosial. Oleh karena itu diperlukan kolaborasi antara sekolah, kepolisian dan para pembuat keputusan untuk melakukan sosialisasi keamanan digital sekaligus etiaka dan budaya digital. Fakta yang sering terlupakan:  internet adalah ruang publik dengan aturan hukum yang berbeda dari ruang pribadi. Setiap unggahan di media sosial berkonsekuensi hukum, sosial dan budaya, meskipun kita tidak keluar dari rumah. Sederhananya, internet itu seperti jalan raya: siapapun boleh lewat, tetapi semua wajib mematuhi rambu lalu lintas dan etika berkendara.

Tanpa adanya sosialisasi mengenai keamanan digital ke anak-anak sekolah – generasi yang akan langsung menghadapi revolusi AI – maka kita hanya akan menjadi “tangan panjang” AI dan bukan ‘penguasa’ AI.

  1) Huwai, “Intelligent Economy”, Oktober 2022,  https://www.huawei.com/-/media/CORPORATE/minisite/giv2030/pdf/intelligent-economy-final-en.pdf

2) Mahar Prastiwi, “Kemendikdasmen Targetkan 2030 Indonesia Bebas Buta Huruf”, Kompas, 29 September 2025, https://www.kompas.com/edu/read/2025/09/29/115953171/kemendikdasmen-targetkan-2030-indonesia-bebas-buta-huruf

3)Wahjusaputri, Santhi dan Nastiti, Tashia Indah, “Digital literacy competency indicator for Indonesian high

vocational education needs”, Journal of Education and Learning (EduLearn) Vol. 16, No. 1, February 2022, pp. 85~91

4) Patrol Siber, “Jumlah Laporan Polisi Yang Dibuat Masyarakat”, Statistik. https://patrolisiber.id/statistic/

5) Reni Susanti, “Kerugian Judi Online Tembus Rp 1.000 Triliun, Komdigi: Hancurkan Ekonomi”, Kompas, 15 Mei 2025.

6) Achmad Al Fiqri, “Hoaks Masuk 5 Masalah Risiko Global, Wamen Komdigi: Sepanjang 2024 Ada 1.923 Konten”, iNews, 26 November 225, https://www.inews.id/news/nasional/hoaks-masuk-5-masalah-risiko-global-wamen-komdigi-sepanjang-2024-ada-1923-konten

7) Rizki Ameliah et al, “Status Literasi Digital di Indonesia 2022”, Kementerian Komunikasi dan Informasi, 2022, hal. 32