Penulis:
Ken Savitri
Sebagai penulis artikel opini politik, berita mengenai
langkah hukum Partai Demokrat terhadap sejumlah akun media sosial bukanlah
kabar yang melegakan. Bukan karena penggunaan jalur hukum itu sendiri—yang
tentu merupakan hak—melainkan karena pertanyaan yang mengikutinya. Pertanyaan
tentang relasi antara hak hukum, kebebasan berekspresi, dan iklim diskursus
politik yang sehat: Sampai sejauh mana kebebasan berekspresi dapat dijalankan
dalam koridor hukum yang ada, tanpa kehilangan fungsi kritisnya dalam demokrasi?
Jauh sebelum saya mengirimkan artikel saya ke
bukanpartaipolitik.com, setiap kalimat
saya periksa ulang. Bukan semata soal gaya, melainkan juga batas. Apakah
tanggalnya tepat, apakah datanya akurat, apakah kutipan itu memang diucapkan
oleh aktor politik yang bersangkutan. Kehati-hatian ini bukan pilihan estetis,
melainkan kesadaran akan medan kuasa tempat tulisan opini bekerja.
Dalam ekosistem politik yang sensitif terhadap kritik,
ketiadaan kartu pers atau nama besar bukan sekadar soal status, melainkan
posisi. Di titik itu, penulis seperti saya sadar: suara boleh ada, tetapi daya
tahannya, kalaupun ada, sangatlah terbatas. Tanpa banyak penyangga, satu
ketidakhati-hatian dalam memilih kata tidak selalu berujung pada hilangnya
suara, tetapi bisa berujung pada hilangnya kebebasan untuk bersuara.
Lalu
bagaimana kita bergerak? Sampai sejauh mana rambu dan kewaspadaan internal
benar-benar berfungsi sebagai perlindungan, dan sejak kapan keduanya mulai
berubah menjadi pagar yang kita bangun sendiri? Ketika berhadapan dengan
institusi atau kekuasaan non-negara yang besar seperti partai politik, apakah
kehati-hatian masih menjadi alat bertahan, atau perlahan menjelma menjadi cara
halus untuk membatasi diri?
Berbicara
bebas tanpa kalkulasi bukanlah keberanian, melainkan kebodohan. Terlebih ketika
dari posisi yang lemah, penggunaan instrumen hukum jarang terasa netral. Dalam
situasi seperti itu, yang bisa kita lakukan barangkali hanya membekali diri
dengan fakta, serta kemampuan mengolah kata yang menempatkan aktor-aktor
politik sebagai bagian dari objek analisis, bukan sebagai sasaran personal.
Foto: Harian Surya
.gif)

Komentar0