Makan
Bergizi Gratis:
Di
Antara Angka dan Keberhasilan
Kontroversi tersebut bertambah dengan munculnya
dugaan tindak korupsi di lingkungan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN),[1] yang
kini menjadi sorotan publik.
Di samping itu, MBG juga memiliki dimensi
politik yang kuat karena posisinya sebagai salah satu program unggulan
pemerintah saat ini. Hal ini turut membuat diskusi mengenai masa depan program,
termasuk apakah perlu dilanjutkan, menjadi semakin terbuka.
Tulisan ini tidak akan membahas kontroversi
tersebut. Saya ingin mengajak pembaca mendiskusikan pertanyaan lain yang justru
jarang dibahas secara mendalam: bagaimana sebenarnya keberhasilan program MBG
diukur?
Kita seringkali membaca berita mengenai jumlah
penerima manfaat, jumlah dapur yang beroperasi, atau jumlah porsi makanan yang
telah dibagikan. Informasi seperti ini penting untuk menggambarkan skala
pelaksanaan program.
Yang justru jarang ditemukan adalah data
mengenai indikator untuk menilai keberhasilan program MBG itu sendiri. Salah
satu studi awal mengenai evaluasi MBG telah dilakukan di Jakarta Timur pada dua
sekolah menengah atas. Namun, cakupannya masih terbatas sehingga belum dapat
menggambarkan outcome program secara menyeluruh.[2]
Lalu, bagaimana sebenarnya indikator
keberhasilan suatu program diukur?
Salah satu cara untuk menjawab pertanyaan
tersebut adalah dengan melihat bagaimana program publik biasanya dievaluasi.
Salah satu pendekatan yang sering digunakan adalah Results-Based
Management (RBM) atau Manajemen Berbasis Hasil, yaitu pendekatan
manajemen yang berfokus pada hasil yang dicapai suatu program, bukan hanya pada
kegiatan yang dilakukan.[3]
Dalam RBM, hasil langsung yang dihasilkan oleh
suatu program (output) dibedakan dari
perubahan yang terjadi pada penerima manfaat sebagai akibat dari program
tersebut (outcome).
Dalam konteks MBG, makanan yang diterima siswa
merupakan output. Sedangkan perubahan pada kondisi gizi, kesehatan,
kemampuan belajar, atau kualitas sumber daya manusia yang diharapkan dari
program tersebut merupakan outcome.
Dengan kata lain, jumlah makanan yang dibagikan
bukanlah tujuan akhir program, melainkan sarana untuk mencapai tujuan tersebut.
Karena itu, ketika membahas keberhasilan MBG,
pertanyaan yang perlu diajukan tidak berhenti pada berapa banyak penerima
manfaat yang telah dijangkau, berapa banyak SPPG yang telah beroperasi, atau
berapa juta porsi makanan yang telah dibagikan.
Sebaliknya, kita
perlu bertanya lebih lanjut: apa yang berubah setelah program tersebut
dijalankan?
Apakah status gizi anak membaik? Apakah angka
anemia menurun? Apakah tingkat kehadiran siswa meningkat? Apakah kemampuan
belajar mereka mengalami perbaikan? Dan dalam jangka panjang, apakah kualitas
kesehatan dan sumber daya manusia Indonesia benar-benar meningkat?
Di sinilah tantangan evaluasi MBG mulai
terlihat.
Sebagian besar informasi yang tersedia untuk
publik saat ini masih berada pada tingkat output. Publik relatif mudah
memperoleh data mengenai jumlah penerima manfaat, perluasan cakupan program,
atau jumlah dapur yang beroperasi.
Namun informasi mengenai outcome jauh
lebih terbatas.
Akibatnya, penilaian terhadap keberhasilan
maupun kegagalan MBG lebih sering didasarkan pada jumlah yang disalurkan (output),
bukan pada perubahan yang dihasilkan (outcome). Sebagian pihak
menganggap program ini berhasil karena telah menjangkau jutaan penerima
manfaat. Sebagian lainnya menganggap program ini gagal karena berbagai
persoalan yang muncul dalam pelaksanaannya.
Padahal kedua kesimpulan tersebut mungkin masih
terlalu dini.
Program yang menjangkau jutaan penerima manfaat
belum tentu menghasilkan perubahan yang signifikan pada kondisi penerima
manfaat. Sebaliknya, program yang menghadapi berbagai persoalan operasional
juga belum tentu gagal mencapai tujuan akhirnya.
Karena itu, permasalahan seperti korupsi,
keracunan makanan, tata kelola SPPG, maupun ketepatan sasaran tetap penting
untuk dibahas. Namun, hal tersebut tidak seharusnya
mengesampingkan pertanyaan mengenai manfaat MBG bagi penerimanya.
Terlepas dari perdebatan mengenai kelanjutan
MBG, bagaimana keberhasilan program ini diukur tetap menjadi pertanyaan kunci.
Tanpa ukuran yang jelas, kita hanya akan mengetahui seberapa besar program ini
dijalankan, bukan seberapa besar manfaat yang dihasilkannya. Sementara
itu, alokasi sebesar Rp335 triliun untuk
tahun anggaran 2026[4]
merupakan jumlah yang besar, yang menuntut adanya ukuran hasil yang jelas
sebagai bentuk pertanggungjawaban.
Di sinilah pentingnya peran BGN dan masyarakat
sipil dalam mendorong instansi terkait untuk secara berkala mempublikasikan
capaian program MBG, sehingga evaluasi program dapat dilakukan secara lebih
terukur.
Karena pada akhirnya, pertanyaan yang paling
penting bukanlah berapa banyak yang telah disalurkan, melainkan apakah program
ini benar-benar menghasilkan perbaikan gizi dan kualitas sumber daya manusia
sebagaimana yang menjadi tujuan utamanya. Mengingat besarnya anggaran yang
dialokasikan, keberlanjutan program ini hanya dapat dibenarkan apabila manfaat
tersebut dapat dibuktikan.
[1]Nicholas Ryan Aditya dan Danu Damarjati, “Kejagung Tetapkan Tersangka Ke-5 Korupsi MBG: Andri Mulyono”, Kompas.com, 12 Juni 2026, https://nasional.kompas.com/read/2026/06/12/18573781/kejagung-tetapkan-tersangka-ke-5-korupsi-mbg-andri-mulyono?page=all
[2]Akbar
Fitradtya Priyono, Stanislaus Riyanta, Eko Daryanto “Evaluasi Program Makan
Bergizi Gratis (MBG) dalam Pendekatan Kerawanan Pangan Siswa SMAN 42 dan SMAS
Angkasa 1 di Jakarta Timur”, Jurnal Impresi Indonesia. Maret
2026.
https://www.researchgate.net/publication/401637283_Evaluasi_Program_Makan_Bergizi_Gratis_MBG_dalam_Pendekatan_Kerawanan_Pangan_Siswa_Sman_42_dan_SMAS_Angkasa_1_di_Jakarta_Timur
Namun, cakupan penelitian ini terbatas pada dua sekolah di Jakarta Timur sehingga temuan yang diperoleh belum dapat digeneralisasikan untuk menggambarkan outcome program MBG pada tingkat nasional.
[3]UN-Habitat, “Results-Based Management Handbook”, Annex 2: RBM Terminology, https://unhabitat.org/results-based-management/annexes
[4]Kementerian
Keuangan RI (di bawah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat itu)
mengalokasikan anggaran makan bergizi gratis (MBG) sebesar Rp 335 triliun pada
2026. Anisa Indriani, “Anggaran MBG Rp 335 T di 2026, Tak Semua ke BGN”, detikFinance, 21
Agustus 2025,
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8072348/anggaran-mbg-rp-335-t-di-2026-tak-semua-ke-bgn
.gif)
.gif)
Komentar0