Calumny Dan Tuduhan Politik di Ruang
Publik
Sering kali kita membaca mengenai disinformasi, fitnah, ujaran kebencian, atau fake news. Istilah-istilah tersebut terasa sangat akrab dalam perdebatan mengenai ruang publik hari ini.
Persoalan mengenai
tuduhan yang berkembang di luar mekanisme institusional bukanlah sesuatu yang
baru. Lima abad yang lalu, Niccolò Machiavelli telah membahas persoalan
tersebut dalam “Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio (Discourses: Upon
The First Ten (Books) of Titus Livy)”, melalui pembedaan antara accusation
dan calumny, yaitu antara tuduhan yang masuk ke dalam mekanisme
institusional (accusation) dan tuduhan yang berkembang di ruang publik (calumny).[1]
Tetapi tidak setiap
tuduhan, fitnah, atau pencemaran nama baik merupakan calumny. Lalu, kapan sebuah tuduhan dapat disebut
sebagai calumny?
Carlo Varotti dalam “Accuse e calunnie”, Enciclopedia Machiavelliana
menjelaskan bahwa perhatian Machiavelli terhadap persoalan ini
terutama berpusat pada persoalan institusi.[2]
Varotti kemudian memperluas pemahaman mengenai accusation
dan calumny. Ia menempatkan keduanya dalam
persoalan yang lebih fundamental, yaitu pelembagaan perbedaan pendapat (dissenso):
“...Tema accusation dan calumny
karena itu dapat dipahami sebagai bagian khusus dari persoalan yang secara
konseptual lebih fundamental, yaitu pelembagaan perbedaan pendapat (dissenso):
bagaimana memberikan ruang bagi “umori” (aspirasi,
gairah, kepentingan) yang bergerak di dalam masyarakat, dengan mencegah
ekspresi tersebut berkembang dalam bentuk-bentuk non-institusional dan karena
itu bersifat destabilizing, seperti protes jalanan yang
tidak terkendali dan rentan untuk berubah menjadi kerusuhan/chaos (dalam
leksikon Machiavelli: “tumulto” beserta
istilah-istilah turunannya)...”
Sebagaimana accusation memiliki
fungsi bagi negara, maka calumny justru membawa
dampak yang merusak bagi negara. Dengan demikian, persoalannya bukan apakah
perbedaan pendapat boleh disampaikan di ruang publik. Justru sebaliknya, sebuah
negara membutuhkan ruang bagi perbedaan pendapat. Persoalannya adalah bagaimana
perbedaan tersebut memperoleh saluran yang memungkinkan ia diperdebatkan,
diuji, dan diselesaikan tanpa berkembang menjadi bentuk konflik yang destabilizing.
Machiavelli membuat perbedaan tersebut dengan
jelas.[3] Accusation
dibawa kepada magistrat dan disertai dengan pembuktian. Calumny,
sebaliknya, tidak memiliki mekanisme yang sama. Dalam accusation,
tuduhan masuk ke dalam mekanisme institusional yang memungkinkan pembuktian dan
pembelaan. Dalam calumny, mekanisme
tersebut tidak tersedia bagi pihak yang menjadi sasaran, karena pihak yang
menyebarkannya tidak harus membuktikan apa yang dikatakannya. Bahkan secara
terang-terangan, Machiavelli mengatakan bahwa calumny
adalah sesuatu yang pernicious atau, kalau
memakai bahasa Gen Z: nggak ada obatnya. Karena begitu calumny
menyebar, meskipun fakta yang sebenarnya kemudian ditemukan, reputasi sudah
tercoreng.
Di sinilah calumny menjadi lebih
dari sekadar persoalan reputasi seseorang. Ketika persoalan yang berkembang di
ruang publik menyentuh institusi negara, political cost tidak
lagi hanya ditanggung oleh individu yang menjadi sasaran. Reputasi dan
kredibilitas institusi yang ikut terseret ke dalam persoalan juga dapat ikut
dipertaruhkan, sementara pihak yang memperoleh perhatian, memengaruhi agenda
perdebatan, atau menggalang dukungan dapat memperoleh political
capital.
Namun seperti halnya energi dalam
termodinamika, political capital
tidak muncul begitu saja; setiap modal politik yang diperoleh membawa
konsekuensi yang harus ditanggung.
Bukan hanya
memperoleh political capital, pihak yang membawa sebuah isu ke ruang
publik pada saat yang sama juga akan mempertaruhkan political
capital yang dimilikinya. Semakin besar klaim dan dukungan yang dibangun melalui sebuah isu,
semakin besar pula risiko politik yang harus ditanggung apabila persoalan
tersebut kemudian diuji melalui mekanisme institusional. Namun persoalannya
tidak berhenti sampai di situ. Karena kita berpikir dalam kerangka bernegara,
kita tidak boleh menutup mata terhadap kemungkinan adanya pihak ketiga, baik
institusi, partai politik, maupun pihak-pihak yang memiliki kepentingan
ekonomi. Dan seringkali kepentingan dan konsekuensi pihak ketiga tersebut dapat
bergerak jauh melampaui dua pihak yang tampak berhadapan di ruang publik.
Salah satu faktor penting yang membedakan
antara accusation dan calumny adalah ‘arena’ tempat tuduhan
tersebut dibahas. Sebagai tempat berkembangnya calumny, ruang publik
tidak memiliki kontrol yang sama dengan magristrat/system yudikasi. Akibatnya,
ruang publik dapat berubah menjadi ruang reproduksi tuduhan. Ketika sebuah
klaim memperoleh perhatian terutama karena daya provokasinya, sementara
pemeriksaan dan koreksi tidak berjalan dengan baik, tuduhan dapat terus
berkembang bahkan sebelum kebenarannya diuji.
Apa yang dahulu berkembang melalui piazza
dan logge, kini mendapatkan tempatnya di media
sosial dan media massa, yang jangkauan dan kecepatannya mungkin tidak atau
belum pernah dibayangkan oleh Machiavelli sendiri.
Di sinilah reputasi media massa juga menjadi
bagian dari political cost. Media yang memberikan ruang
kepada klaim tanpa mekanisme pembuktian yang memadai tidak hanya berisiko
memengaruhi reputasi pihak yang menjadi sasaran, namun juga kredibilitas media
itu sendiri dapat ikut dipertaruhkan. Pada saat yang sama, kualitas diskursus
publik mengalami konsekuensi yang lebih sulit diukur.
Ketika sebuah tuduhan terus berkembang di ruang
publik tanpa melalui mekanisme pembuktian dan koreksi yang memadai, calumny
tidak lagi menjadi persoalan yang hanya menyangkut individu. Dampaknya dapat
meluas pada diskursus publik itu sendiri.
Ketika Persoalan Menjadi Nyata
Kerangka tersebut dapat kita lihat dalam
persoalan yang telah berkembang menjadi perkara nyata, yaitu polemik mengenai
ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil
Presiden Gibran Rakabuming Raka (Gibran).
Pada permasalahan ijazah Presiden ke-7, calumny
yang berkembang di ruang publik bukan hanya berakibat pada reputasi dan
legitimasi Jokowi sebagai mantan presiden dan politisi. Persoalan tersebut juga
menyeret reputasi pihak-pihak yang terkait dengannya, seperti kepolisian,
kejaksaan, kelembagaan pemilu, dan institusi peradilan.
Ketika persoalan dugaan ijazah palsu Jokowi
kemudian berlanjut ke kasus pencemaran nama baik yang dilaporkannya, perdebatan
bukannya berakhir, namun malah justru bertambah ramai. Dan ketika Roy Suryo
kemudian mengajukan praperadilan yang prosesnya tidak kunjung berakhir, muncul
pula pertanyaan mengenai apakah mekanisme tersebut tidak menunjukkan adanya
celah hukum yang perlu diperbaiki. Bahkan, sejumlah pihak kemudian
mempertanyakan hal tersebut kepada Mahkamah Agung.
Pada titik ini, political
cost tidak lagi hanya ditanggung oleh individu yang menjadi
sasaran. Ia berkembang menjadi institutional cost.
Persoalan yang sama dapat dilihat dalam
sayembara mengenai ijazah SMA Gibran yang diluncurkan oleh Denny Indrayana.[4]
Sayembara tersebut menawarkan hadiah bagi siapa pun yang dapat menunjukkan
ijazah asli SMA atau sederajat milik Gibran. Namun, jika dilihat lebih lanjut,
sayembara ini bukan lagi semata-mata persoalan pribadi, tetapi juga menyangkut
persoalan institusional, karena ijazah bukan hanya merupakan produk suatu
institusi, ditambah lagi status dan kualifikasi pendidikan Gibran juga
berkaitan dengan sistem pendidikan dan mekanisme administratif yang berbeda.
Ketika persoalan yang secara teknis membutuhkan
penjelasan tersebut dibawa ke ruang publik dalam bentuk klaim yang lebih
sederhana, persoalannya dengan mudah berubah menjadi pertarungan narasi.
Dalam perkara ini, reputasi yang dipertaruhkan
bukan hanya milik Gibran. Reputasi Denny Indrayana (DI) sendiri turut
dipertaruhkan. Pada satu sisi, struktur tersebut tampaknya tidak menimbulkan
risiko politik yang besar bagi DI. Jika tuduhan terbukti, pihak yang menjadi
sasaran menanggung konsekuensi politik yang besar; jika tidak terbukti, DI
hanya menyatakan tidak akan membicarakan tentang ijazah lagi.
Namun, jika ditelaah lebih jauh, political
cost bagi pihak yang membawa sebuah isu ke ruang publik, dalam hal
ini DI, tidak selalu muncul dalam bentuk konsekuensi langsung. Ia juga dapat
muncul dari kredibilitas, legitimasi, dan posisi politik yang dipertaruhkan
ketika klaim yang dibawanya kemudian diuji.
Yang pertama, DI
sedang mempertaruhkan political capital-nya sendiri. Semakin besar klaim dan
dukungan yang dibangun melalui sebuah isu, semakin besar pula risiko politik
yang harus ditanggung apabila persoalan tersebut kemudian diuji melalui
mekanisme institusional. Terlebih lagi, political
cost yang dipertaruhkan DI
tidak hanya berasal dari klaim yang ia bawa, tetapi juga dari posisi dirinya
sendiri di ruang publik. Status tersangka yang masih melekat dalam perkara payment
gateway membuat setiap
persoalan baru yang ia bawa berpotensi kembali dibaca dalam konteks rekam jejak
hukumnya[5].
Yang kedua, sebuah
sayembara dapat memberikan perhatian dan visibilitas politik kepada
penyelenggaranya, tetapi pada saat yang sama menempatkannya dalam posisi untuk
mempertanggungjawabkan apa yang telah dibawanya ke ruang publik. Hal tersebut
menjadi semakin penting ketika sayembara juga menghimpun dana dari publik.[6] Dalam keadaan demikian, penyelenggara tidak
hanya memperoleh political capital, tetapi juga memikul tuntutan transparansi
mengenai sumber dana, pengelolaannya, dan pertanggungjawabannya.
Political capital dengan demikian tidak pernah benar-benar gratis. Perhatian publik,
dukungan politik, bahkan dukungan finansial yang berhasil dihimpun melalui
suatu isu semuanya menciptakan konsekuensi. Semakin besar modal yang diperoleh
dari ruang publik, semakin besar pula political cost dan
tuntutan akuntabilitas yang mungkin mengikuti.
Pada akhirnya, inilah yang membuat pembahasan Machiavelli mengenai calumny tetap relevan. Dalam ruang publik modern, mekanismenya tidak berubah. Yang berubah adalah skala, kecepatan, dan daya jangkaunya. Itulah mengapa Machiavelli menyebut calumny sebagai pernicious: sesuatu yang berbahaya dan merusak, terutama karena efek buruknya berlangsung secara bertahap atau tidak selalu langsung terlihat. Dan ketika kerusakan itu terjadi, kita mungkin tidak lagi, atau belum memiliki mekanisme yang cukup untuk mengembalikan situasi dan kondisi seperti semula.
[1]Niccolò Machiavelli, “Discourses: Upon The First Ten (Books) of Titus
Livy”, 1571.
[2]Carlo Varroti, “Accuse e calunnie”, Enciclopedia Machiavelliana (2014),
Treccani.
[3]Niccolò Machiavelli, “Discourses: Upon The First Ten (Books) of Titus Livy: Chapter VIII: AS MUCH AS ACCUSATIONS ARE USEFUL TO A REPUBLIC, SO MUCH SO ARE CALUMNIES PERNICIOUS”, 1571.
[4]Denny Indrayana, “Sayembara Rp. 100.000.000 Untuk Ijazah Mas Gibran”, https://www.youtube.com/watch?v=stHW32NdPSY
[5]Admin JHN, “Mangkrak 10 Tahun! Apa Kabar Kasus Korupsi Rp32 Miliar Denny Indrayana “, 25 Juli 2026, Jejak Hukum Nusantara. https://jejakhukumnusantara.com/nasional/mangkrak-10-tahun-apa-kabar-kasus-korupsi-rp32-miliar-denny-indrayana/
[6]Yohanes
Antonius Kopong Corebima, “Siapa Bohir di Balik Sayembara Ijazah
Gibran yang Dibuat Denny Indrayana?”, Jakarta, 14 Agustus 2026, Olenka,
https://olenka.id/siapa-bohir-di-balik-sayembara-ijazah-gibran-yang-dibuat-denny-indrayana
.gif)
.gif)
Komentar0