AHY Berdiri di Dua Kursi

Ken Savitri

Setidaknya ada dua kerangka pemikiran dalam pidato Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di depan anggota Partai Demokrat pada acara ulang tahun ke 25, pada tanggal 5 September 2026 di Gedung DPP Partai Demokrat, Jakarta,[i] yang cukup menarik untuk dianalisis.

Yang pertama adalah kerangka pemikiran di bidang ekonomi.

AHY menyebutnya “ekonomi naik kelas”. Ia berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, hilirisasi, digitalisasi, konektivitas, pemerataan, dan UMKM yang naik kelas.[ii]

Itu suatu pilihan kosa kata yang menarik, mengingat bahasa yang digunakan sangat dekat dengan narasi pemerintah saat ini. Padahal jika dilihat pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Demokrat memiliki kebijakan ekonomi yang cukup signifikan dan berbeda.

Di samping kebijakan fiskal yang konservatif, salah satu kerangka kebijakan ekonomi yang digunakan oleh Presiden SBY waktu itu adalah triple track strategy, yaitu pro growth, pro job, dan pro poor. Pertumbuhan ekonomi ditempatkan bersama penciptaan lapangan pekerjaan dan pengurangan kemiskinan.[iii]

Dalam kerangka tersebut, dunia usaha ditempatkan sebagai salah satu penggerak pertumbuhan karena menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan pada akhirnya memperluas kesejahteraan. Karena itu, pemerintah tidak hanya dituntut menjaga stabilitas, tetapi juga menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui kebijakan yang pro business dan pro pasar, termasuk insentif dan pelonggaran pajak.[iv]

Kerangka tersebut sebenarnya bukan sesuatu yang asing bagi AHY. Ketika menjadi Komandan Komando Tugas Bersama (tim pemenangan Prabowo-Sandiaga Uno yang didukung Partai Demokrat pada Pemilu 2019), ia sendiri pernah membawa gagasan pelonggaran pajak untuk mendorong pertumbuhan dan menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif. Saat itu AHY mengatakan bahwa pengurangan dan pelonggaran pajak diperlukan di tengah pertumbuhan ekonomi yang melambat dan belum kuatnya pemulihan sektor riil. Ia juga menyebut pentingnya insentif fiskal, terutama bagi dunia bisnis, untuk menciptakan investasi besar besaran. Masih menurut AHY, investasi akan menggerakkan sektor riil, meningkatkan ekspor, pendapatan dan daya beli, sehingga ekonomi dapat tumbuh kembali.[v]

 

Namun ketika berbicara mengenai ekonomi pada pidato di hari ulang tahun ke-25 Partai Demokrat, gagasan tersebut tidak muncul. Bahkan persoalan pajak dan Koperasi Desa (Kopdes) tidak disinggung ketika AHY berbicara mengenai bagaimana Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat naik kelas.

Secara teori, menjadikan UMKM sebagai bagian dari rantai pasokan, baik melalui Kopdes maupun minimarket, tentu terdengar baik. Persoalannya adalah bagaimana rantai pasokan tersebut diawasi. Tanpa pengawasan yang memadai, masuknya barang barang murah dari luar negeri, terutama dari China, dapat semakin memperlemah daya saing UMKM yang kemampuan produksinya belum memadai.

Perlindungan kepada pengusaha kecil yang diberikan negara melalui Perpres 112/2007, yang lahir pada masa pemerintahan SBY, kini sudah tidak berlaku lagi setelah dicabut melalui PP 3 Tahun 2026. Sangat disayangkan bahwa AHY tidak menyatakan dukungannya terhadap masukan APKLI mengenai perlunya perlindungan bagi pedagang kecil di tengah perkembangan ritel modern.[vi]

Mengenai dukungan terhadap pembangunan ekonomi atau pembangunan secara keseluruhan, AHY menyelipkan kritik yang menurut penulis sangat cantik.

Ketika AHY berkata, “Kebijakan yang sungguh baik bagi rakyat harus kita dukung dan kawal. Yang belum sempurna kita bantu perbaiki,” ia juga mengingatkan bahwa kebijakan harus melihat kenyataan yang dihadapi rakyat.

Tanpa perlu menjadi oposisi, Demokrat mampu mengambil posisi yang berseberangan sekaligus tetap menjadi pendukung pemerintah. Di sini tersirat adanya loyalitas, namun juga memberi ruang bagi Demokrat untuk mengatakan bahwa tidak semua kebijakan pemerintah otomatis benar dan karenanya harus didukung tanpa adanya kritik.

Ini posisi yang jarang, mengingat dunia politik kita lebih sering diisi oleh mereka yang pro dan kontra, tanpa memberi ruang bagi mereka yang berada di garis tengah untuk didengar.

Sebagai pendukung awal Demokrat, penulis sebenarnya berharap AHY dan terutama Demokrat mengurangi penggunaan istilah istilah yang digunakan oleh pemerintahan saat ini, namun kembali membawa gagasan ekonomi yang pernah menjadi ciri kebijakan SBY, terutama dalam kebijakan perekonomian dan pajak.

Kerangka pemikiran kedua, yaitu kerangka pemikiran politik, posisi AHY jauh lebih ambigu.

Pernyataan AHY mengenai demokrasi, hukum, dan pemilu adalah sebuah pernyataan politik. Hal ini tentu wajar, bahkan diharapkan, mengingat Demokrat adalah sebuah partai politik.

Namun bagaimana dengan posisi AHY? Apakah ia sedang berbicara sebagai ketua Partai Demokrat, atau sebagai bagian dari pemerintahan?

Pada saat ini, Partai Demokrat merupakan bagian dari koalisi pemerintahan, sementara AHY sendiri menduduki posisi sebagai Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dalam Kabinet Prabowo Subianto.

Di sinilah konsep strategic ambiguity dari Bräuninger dan Giger bisa dicoba untuk membaca pidato tersebut, meskipun tidak sepenuhnya tepat. Dalam tulisan mereka, Strategic Ambiguity of Party Positions in Multi-Party Competition, Bräuninger dan Giger membahas bagaimana partai politik dapat menggunakan pesan yang ambigu untuk menjangkau kelompok pemilih yang berbeda.[vii] Dalam kasus AHY, ambiguitasnya bukan terletak pada pesan yang disampaikan, melainkan pada sasarannya.

Kepada siapa AHY sebenarnya berbicara?

Jika tidak ditujukan kepada siapapun, apakah pernyataan ini hanyalah pernyataan normatif?

Penulis melihat adanya empat kemungkinan.

1. Pertanyaan ditujukan kepada sesama anggota koalisi pemerintahan.

 Jika demikian, kritik mengenai netralitas aparat, penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik praktis, dan pentingnya checks and balances tentu menjadi menarik.

Selama dua tahun pemerintahan Prabowo, berbagai persoalan telah muncul. Sementara itu, pernyataan Demokrat selama ini lebih banyak berupa dukungan dan pengawalan terhadap pemerintahan. Apakah ini merupakan perubahan sikap Demokrat, ataukah hanya pengingat normatif kepada sesama anggota koalisi?

2. Jika yang dimaksud adalah partai politik di parlemen yang berada di luar pemerintahan. Dalam hal ini, PDI-P (110 kursi) dan NasDem (66 kursi).

Tetapi dengan kekuatan Demokrat yang relatif kecil di parlemen, yaitu 44 kursi, apakah AHY berada dalam posisi yang cukup kuat untuk mengingatkan partai politik lain?

Dan jika dilihat dari survei terakhir, elektabilitas AHY juga belum terlalu tinggi. Dalam survei Tempo Data Science yang dirilis pada akhir Agustus 2026, elektabilitas AHY berada pada angka 3 persen.[viii] Dengan posisi elektoral seperti itu, apakah AHY berada dalam posisi yang cukup kuat untuk mengingatkan partai politik lain?

3. Kemungkinan berikutnya adalah kekuatan politik di luar parlemen

Pernyataan tersebut mungkin saja dilancarkan kepada Jokowi dan PSI, yang tengah membangun kekuatan mereka. Namun mempertanyakan keinginan Jokowi untuk melanjutkan kekuasaannya akan menempatkan AHY, baik sebagai pribadi maupun sebagai ketua partai politik, dalam situasi yang tidak menguntungkan. Bagaimanapun, SBY dan Demokrat memiliki posisi yang sama dengan Jokowi dan PSI. Keduanya merupakan mantan presiden, dan kedua partai merupakan kendaraan politik bagi keduanya.

4. Kepada anggota Partai Demokrat sendiri.

Dalam pidatonya AHY meminta kader Demokrat yang berada di pemerintahan untuk menggunakan kekuasaan sebagai amanah dan kader di parlemen untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.

Jika demikian, bagaimana prinsip tersebut diterapkan ketika yang mendapat sorotan justru kader Demokrat sendiri?

Yang menarik bukan hanya persoalan yang mereka hadapi, tetapi juga bagaimana partai meresponsnya. Respons Demokrat terhadap kadernya ternyata tidak selalu sama. Dalam kasus tertentu, partai mengambil jarak dengan menegaskan bahwa tanggung jawab kader berada pada jabatan publik yang diembannya.[ix] Dalam kasus lain, partai justru memberikan teguran[x] hingga pemberhentian.[xi]

Setelah berbicara kepada kadernya, AHY kemudian memperluas pembicaraan kepada persoalan demokrasi. Ia berbicara mengenai netralitas TNI, Polri, intelijen, penegak hukum, dan ASN. Ia juga menyinggung penggunaan fasilitas negara, perlakuan yang adil terhadap peserta pemilu, hak rakyat untuk memilih dan dipilih, serta pentingnya checks and balances.

Di bagian ini, sasaran pidatonya menjadi semakin sulit ditentukan. Pernyataan tersebut dapat dibaca sebagai prinsip yang ditujukan kepada siapa pun yang memegang kekuasaan. Tetapi AHY sendiri sedang berada di dalam pemerintahan. Jika prinsip tersebut juga berlaku bagi pemerintahan tempat ia berada, apakah pernyataan itu merupakan kritik terhadap pemerintah, atau justru pengingat bagi dirinya sendiri sebagai bagian dari pemerintah?

Itu merupakan posisi yang menarik untuk diamati, jika memang Demokrat memutuskan untuk mengambil jalan tersebut. Tentu tidak akan mudah. Namun mungkin sudah saatnya bagi Demokrat untuk memperhitungkan segala sesuatunya.

Don’t play safe, or don’t play at all.

 

Isi : Ken Savitri

Gambar: MUslimah Times

---

[i]       Pidato Politik Ketum Partai Demokrat, Memajukan Ekonomi, Menegakkan Keadilan, Menjaga Demokrasi, https://www.youtube.com/watch?v=sKmwlTmLIY0

[ii]      Moh. Rizky dan Adiantoro, Dukung Agenda Ekonomi Prabowo, AHY: Pertumbuhan Harus buat Rakyat Ikut Naik Kelas, nTV news, 6 September 2026, https://www.ntvnews.id/ekonomi/01117770/dukung-agenda-ekonomi-prabowo-ahy-pertumbuhan-harus-buat-rakyat-ikut-naik-kelas

[iii]      Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, PEMBUKAAN MUSYAWARAH NASIONAL VIII ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA, DI ISTANA NEGARA, 26 Maret 2008, https://www.setneg.go.id/baca/index/pembukaan_musyawarah_nasional_viii_asosiasi_pengusaha_indonesia_di_istana_negara_tanggal_26-03-08

[iv]      ibid.

[v]      Tsarina Maharani, AHY: Saat Ekonomi Lambat, Pajak Perlu Dilonggarkan Bukan Digenjot, detikNews, 11 Maret 2018, https://news.detik.com/berita/d-3910624/ahy-saat-ekonomi-lambat-pajak-perlu-dilonggarkan-bukan-digenjot

[vi]      KemenkopUKM, APKLI Adukan Dampak Ritel Modern, Menkop Dukung Perkuat Perpres 112/2007, 10 Maret 2006, https://kop.go.id/read/apkli-adukan-dampak-ritel-modern-menkop-dukung-perkuat-perpres-112-2007

[vii]     Thomas Bräuninger and Nathalie Giger, “Strategic Ambiguity of Party Positions in Multi Party Competition,” Political Science Research and Methods, Vol. 6, No. 3 (2018), hlm. 527–548. DOI: 10.1017/psrm.2016.18. https://www.cambridge.org/core/journals/political-science-research-and-methods/article/strategic-ambiguity-of-party-positions-in-multiparty-competition/D0D301CD53950B2D7C9BC6B492D413B1

[viii]    Tempo, Survei Tempo: Elektabilitas Dedi Mulyadi Lampaui Prabowo, 26 Agustus 2026, https://www.tempo.co/politik/survei-dedi-mulyadi-lewati-prabowo-2283971

[ix]      Ketika Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo yang berasal dari Demokrat terlibat polemik mengenai surat perjalan dinas hingga mutasi, Dewan Pakar Partai Demokrat Syarif Hasan mengatakan setiap kebijakan Dody sebagai Menteri PU maka pertanggungjawabannya kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Hardani Triyoga dan Amin Suciady, Kontroversi Dody Hanggodo Bergulir, Elite Demokrat: Menteri Bertanggung Jawab ke Presiden, Owrite, 21 Juli 2026, https://www.owrite.id/politik/2026/07/21/kontroversi-dody-hanggodo-bergulir-elite-demokrat-menteri-bertanggung-jawab-ke-presiden/

[x]      Menanggapi masalah yang menjerat kader Partai Demokrat dari Sumatera Barat, DPD Demokrat Sumbar menyebut perkara tersebut sebagai persoalan pribadi, bahkan menegaskan bahwa kasusnya terjadi sebelum Beni bergabung dengan Demokrat. Kiki Julnasri, Demokrat Sumbar Angkat Bicara Soal Beni Saswin, Tegaskan Hormati Proses Hukum, Kata Sumbar, 20 Juni 2026

[xi]      Sementara itu, dalam kasus Ade Asmara anggota DPRD Muaro Jambi yang berasal dari Partai Demokrat, yang terlibat dalam kasus dugaan ‘Reses fiktif’ diberhentikan dengan resmi dari keanggotaan partai, Cicitvambi, Ade Asmara Dipecat Demokrat, Proses PAW Anggota DPRD Muaro Jambi Berjalan, 29 Juli 2026, https://www.cicitvjambi.com/2026/07/29/ade-asmara-dipecat-demokrat-proses-paw-anggota-dprd-muaro-jambi-berjalan/