GIBRAN TETAP SAH SEBAGAI WAKIL PRESIDEN. DPR , MPR dan PRESIDEN SEPAKAT "TOLAK" REY RANGKUTI DAN EFFENDY GAZALI

Usai Mahkamah Konstitusi putuskan bahwa permohonan Denny Indrayana tidak dapat di terima, Denny Indrayana memanfaatkan pertimbangan hukum MA untuk melanjutkan gugatan mereka ke DPR. Hal ini dilakukan karena dalam pertimbangan hukum MA keberadaan ijazah SMA dinyatakan tidak ada.

Ditengah pro dan kontra putusan tersebut, pihak Denny Indraya bersikukuh bahwa Gibran Rakabumi Raka dinilai tidak mengantongi keabsahan sebagai wakil presiden RI dan karena itu wajib di makzulkan. Berbekal pertimbangan hukum MK, Denny Indrayana dan Rey Rangkuti dan Efendy Gazali melakukan audensi dengan komisi 2 DPR RI.

Sebagain besar publik meyakini bahwa baik MK dan denny Indrayana memiliki agenda politik yang melampaui batasan atau kewajaran hukum. Publik memandang kenekatan mereka adalah agenda atau operasi politik. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Jokowi secara langsung dihadapan media bahwa ada operasi politik. Bahkan mantan intelejen menegaskan bahwa operasi politik tersebut mengagendakan bahwa Gibran "harus dinyatakan bersalah".

Publik menilai bahwa hukum telah berselingkuh dengan politik. Hukum, melalaui putusan MK diduga telah main mata. Hal tersebut dibuktikan dengan anggapan kelalaian 9 hakim konstitusi yang mengabaikan data sejarah bahwa pernah ada putusan yang menganulir syarat menjadi hakim konsitusi yang dari sisi pendidikan tidak mengharuskan adanya pendidikan S2. Argumentasinya sederhana pendidikan S2 melekat pada pendidikan S3 yang berijazah.

Terlepas dari itu semua, keberadaan Gibran Rakabumi Raka dinilai tetap sah sebagai wakil presiden. Hal ini ditegaskan oleh ketua MPR RI yang menekankan bahwa Prabowo dan Gibran telah dilantik dan disahkan sebagai presiden dan wakil presiden. 

Ditilik dari perhitungan atau kalkulasi politik, Prabowo tentu tidak akan membiarkan DPR dipakai sebagai alat politik untuk memakzulkan Gibran. Jika hal tersebut dilakukan oleh Prabowo itu sama artinya "memakzulkan" dirinya sendiri. Prabowo tidak akan terjebak dengan usaha Denny Indrayana membonceng di DPR.

Hal ini juga pernah dikatakan oleh Jokowi bahwa dukungan Prabowo dan Gibran di DPR sebesar 80%. Itu sama artinya DPR tidak dapat memuat agenda politik Denny Indrayana,dkk. DPR tentu akan menimbang ekonomi politik dalam koalisinya. Terlebih tidak akan tutup mata pada dukungan rakyat mayoritas yang tidak goyah atas isu ijazah Gibran.

admin BPP

gambar, Gemini